Prof. Dr. Abu Zahrah: Di Islam ada Mazhab Fiqih, Mazhab Aqidah dan Mazhab Politik

Dalam kamus fikih, Prof. Dr. Rawwas Qalah Jie menyatakan, bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Dari perbedaan metode penggalian hukum inilah, kemudian lahir mazhab fikih.

Dalam perkembangannya, istilah mazhab juga digunakan bukan hanya dalam konteks fikih, tetapi juga akidah dan politik. Sebut saja Prof. Dr. Abu Zahrah, dengan bukunya, Trkh al-Madzhib al-Islmiyyah: Fas-Siysah, wa al-Aqid wa Trkh al-Fiqh al-Islmi.

Lebih jauh beliau menegaskan, bahwa semua mazhab tersebut masih merupakan bagian dari mazhab Islam. Beliau kemudian melakukan klasifikasi, antara lain, mazhab politik, seperti Syiah dan Khawarij; bisa juga ditambahkan, Ahlussunnah dan Murjiah.

Kemudian mazhab akidah seperti Jabariyah, Qadariyah (Muktazilah), Asyariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan Wahabiyah.4 Adapun mazhab fikih adalah seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah dan Jafariyah.

Meski demikian, tetap harus dicatat, bahwa sekalipun mazhab Islam tersebut banyak, bukan berarti umat Islam tidak lagi memiliki kesatuan akidah, sistem dan politik. Sekali lagi, tidak demikian. Sebab, perbedaan mazhab tersebut tetap tidak mengeluarkan umat Islam dari ranah akidah, sistem dan politik Islam. Di samping itu, perbedaan tersebut merupakan keniscayaan faktual dan syari.

Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan nas-nas syariah. Belum lagi ungkapan dan gaya bahasa (uslb) al-Quran dan Hadis Nabiyang nota bene berbahasa Arabmempunyai potensi multiinterpretasi (tawl), baik karena faktor ungkapan maupun susunan (tarkb)-nya.

Adapun secara syari, dilihat dari aspek sumber (tsubt)-nya, nas-nas syariah tersebut ada yang qathi, seperti al-Quran dan Hadis Mutawatir, dan ada yang zhanni, seperti Hadis Ahad. Untuk konteks dalil qathi tentu tidak ada perbedaan terkait dengan penggunaannya untuk membangun argumen (istidll). Namun, tidak demikian dengan sumber yang zhanni. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks dillah nas-nas syariah tersebut. Sekalipun nas-nas tersebut qathi dari aspek sumbernya, dillah-nya tidak selalu qathi. Sebab, ada juga yang qathi, dan ada yang zhanni. Dalam konteks dillah qathiyyah, tentu tidak ada perbedaan pendapat tentang maknanya, tetapi bagaimana dengan dillah zhanniyyah? Tentu tidak demikian.

Karena itulah, bisa disimpulkan, bahwa terjadinya perbedaan pendapat, yang melahirkan ragam mazhab itu, merupakan suatu keniscayaan. Namun tidak berarti, bahwa keniscayaan tersebut bersifat mutlak dalam segala hal. Jelas tidak. Demikian halnya, potensi nas-nas syariah untuk bisa dimultitafsirkan juga tidak berarti bebas dengan bentuk dan metode apapun. Sebab, jika tidak, ini akan membawa kekacauan. Karenanya, Islam tidak menafikan keniscayaan tersebut, meski Islam juga tidak menjadikan keniscayaan tersebut sebagai hukum. Keniscayaan faktual dan syari tersebut lalu diselesaikan oleh Islam dengan sejumlah hukum yang bisa langsung diimplementasikan serta mampu mewujudkan keharmonisan individual dan kelompok secara simultan. (inilah.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s